Maduro tuduh otoritas AS melanggar perlindungan konstitusinya

 Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dalam permohonannya untuk membatalkan perkara pidana terhadap dirinya dengan mengatakan otoritas Amerika Serikat (AS) telah melanggar hak-hak konstitusionalnya.

“Tindakan pemerintah AS tidak hanya merugikan haknya sendiri tetapi juga melemahkan kewenangan pengadilan untuk memberikan proses hukum yang adil bagi semua terdakwa sesuai dengan perlindungan dalam Konstitusi AS.,” lapor RIA Novosti pada Jumat, mengutip dokumen pengadilan yang diterimanya.

Pihak pembela Maduro, sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut, menegaskan bahwa hak-haknya telah dilanggar selama proses penuntutan pidana, dan meminta pengadilan AS untuk membatalkan dakwaan terhadapnya.

“Presiden Maduro dengan hormat memohon kepada Pengadilan ini untuk membatalkan Dakwaan Pengganti Keempat terhadap dirinya,” demikian isi pengaduan tersebut.

Lebih lanjut, dokumen pengadilan itu juga memuat pernyataan yang menyatakan bahwa Otoritas Venezuela tidak diizinkan membiayai pembelaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di pengadilan.

“Pemerintah Amerika Serikat, meskipun mengizinkan berbagai transaksi komersial dengan Venezuela, melarang penasihat hukum menerima dana yang tidak tercemar dari pemerintah Venezuela, meskipun Venezuela berkewajiban mendanai pembelaan Bapak Maduro,” bunyi dokumen tersebut.

“Setiap persidangan yang berlangsung dalam keadaan seperti ini akan cacat secara konstitusional dan tidak dapat menghasilkan putusan yang akan bertahan terhadap tantangan di kemudian hari,” tambahnya.

Dokumen itu turut menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya.

“OFAC telah menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan tidak akan memberikan lisensi yang memungkinkan pemerintah Venezuela mendanai pembelaan tersebut, sehingga mengganggu hak Bapak Maduro untuk mempertahankan penasihat hukum pilihannya,” demikian isi dokumen tersebut.

Adapun pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York. Menurut otoritas AS, keduanya diduga terlibat dalam kasus “narko-terorisme”.

Dalam sidang pengadilan di New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.