Membaca manusia sebelum membantu

  Selama bertahun-tahun, persoalan kemiskinan di Indonesia tidak selalu berhenti pada besarnya anggaran bantuan. Tantangan yang lebih rumit justru terletak pada ketepatan sasaran dan kecocokan bentuk intervensi.

Tidak sedikit bantuan modal usaha berakhir menjadi aset yang terbengkalai. Gerobak dagang yang semula diharapkan menjadi awal kemandirian berubah menjadi barang yang tidak dimanfaatkan.

Pelatihan kerja tidak selalu melahirkan tenaga kerja baru. Bahkan bantuan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan terkadang hanya menyelesaikan persoalan dalam hitungan hari.

Fenomena tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar, bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang seragam. Di balik angka statistik terdapat manusia dengan karakter, pengalaman hidup, kemampuan, motivasi, serta tantangan yang berbeda-beda.

Karena itu, pendekatan yang sama kepada semua warga berisiko melahirkan apa yang dapat disebut sebagai distorsi bantuan. Bantuan hadir, tetapi manfaatnya tidak optimal.

Kesadaran itulah yang mulai diterjemahkan Pemerintah Kota Surabaya melalui inovasi Brida Step atau Surabaya Talent Entrepreneurial Path. Program yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) itu menawarkan pendekatan yang berbeda. Sebelum bantuan diberikan, warga terlebih dahulu dipetakan berdasarkan kapasitas psikologis, motivasi, serta potensi pengembangannya.

Jika selama ini pertanyaan yang diajukan adalah "bantuan apa yang akan diberikan", Brida Step mencoba membalik cara berpikir menjadi "siapa yang akan menerima dan apa yang benar-benar dibutuhkan". Pergeseran sederhana itu sesungguhnya menyimpan perubahan paradigma yang cukup besar dalam tata kelola kebijakan sosial

Membaca potensi

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penurunan angka tersebut tidak otomatis menghapus persoalan efektivitas program pemberdayaan.

Di banyak daerah, pemerintah masih menghadapi tantangan bagaimana memastikan bantuan mampu mengubah penerima menjadi warga yang mandiri.

Surabaya tampaknya mencoba menjawab tantangan itu melalui riset. Brida bersama Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) melakukan penelitian awal terhadap 448 responden yang tersebar di 30 kecamatan. Hasilnya memperlihatkan bahwa warga miskin memiliki karakteristik yang sangat beragam.

Sebagian membutuhkan penguatan motivasi dan mentalitas kerja. Sebagian lain sebenarnya siap bekerja apabila memperoleh arahan yang tepat. Ada pula kelompok yang telah memiliki disiplin tinggi sehingga layak diarahkan menjadi pelaku usaha. Bahkan terdapat kelompok yang memiliki potensi kepemimpinan untuk tumbuh sebagai wirausaha.

Temuan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi implikasinya sangat besar.

Selama ini berbagai program pemberdayaan sering menggunakan pendekatan seragam. Warga memperoleh bantuan modal, pelatihan, atau sarana usaha tanpa mengetahui kesiapan psikologis maupun kapasitas individu. Akibatnya, tingkat keberhasilan setiap program sangat bervariasi.

Dalam ilmu kebijakan publik, kondisi seperti itu dikenal sebagai one size fits all policy, yakni kebijakan yang menganggap seluruh penerima memiliki kebutuhan yang sama. Pendekatan tersebut semakin banyak ditinggalkan karena dinilai kurang efektif dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks.

Brida Step justru bergerak ke arah sebaliknya. Program ini menggunakan asesmen psikologi melalui Tes TIPI (Inventaris Kepribadian Sepuluh Item), Tes Grit (kuesioner psikologi untuk mengukur kombinasi antara passion dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan)​​​​​​​, dan Tes Kewirausahaan untuk mengenali karakter setiap individu sebelum menentukan bentuk intervensi.

Artinya, bantuan tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan konsekuensi dari hasil pemetaan yang lebih komprehensif.

Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang semakin menekankan kebijakan berbasis data (evidence based policy). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun agenda transformasi birokrasi, penggunaan data dan hasil riset menjadi fondasi penting agar belanja pemerintah menghasilkan dampak yang lebih nyata.